Ketika Kata Dewan Disematkan Pada Saya

Entah memang dramatis atau bagaimana, ketika saya melihat tayangan televisi tentang kehidupan daerah-daerah, dan perbatasan. Jauh rasanya kalau dibandingkan dengan kota tempat saya tinggal. Namun disamping itu, saya tau kalau mereka mempunyai perwakilan yang saat ini sedang terus bergerak memikirkan perubahan. Tentu saja saya ga bisa cuma menonton dan memprotes tiap hal, perlu rasanya berkontribusi, yah minimal suara kita lah. Terbersit dipikiran saya, gimana ya kalau saya jadi salah satu diantara perwakilan-perwakilan daerah itu?

Seperti kita semua tau, setelah sistem Bikameral dianut, negera kita kini punya Dewan khusus yang diperuntukkan sebagai perwakilan Daerah. Setelah cukup lama dibentuk, DPD masih saja disandung tantangan mendasar, yakni kelemahan kewenangan legislasi. Namun, sebagai anggota DPD, keadaan tersebut tidak boleh membuat saya loyo, keadaan ini mendorong saya untuk menciptakan suatu sistem yang nantinya mampu memaksimalkan peran dan fungsi saya sebagai perwakilan, maupun peran dan fungsi DPD itu sendiri. Untuk memaksimalakan kenerja, disinilah perlunya penghubung, dan penyelarasan antara DPD dan konstituennya sendiri. Karena akan sedikit konyol ketika Dewan Perwakilan Daerah tidak berhubungan atau bahkan bertolak belakang dengan visi-misi daerah yang diwakilinya. Karena bagaimanapun, DPD adalah perwakilan daerah secara langsung dan resmi, oleh karena itu DPD harus berada ditengah-tengah masyarakat. Sebagai alat penghubung, selain sekretariat di daerah yang saat ini dalam proses pembangunan, kita siapakan proses akomodir aspirasi dari sejak awal, agar nanti menjadi mudah untuk merubahnya menjadi suatu rumusan dan kebijakan yang formal.

Lewat kantor perwakilan inilah, saya nantinya akan melaksanakan pertemuan rutin dan terjadwal sebagai media sosialisasi dan komunikasi langsung bagi masyarakat (tak hanya masyarakat ibu kota provinsi) untuk mengenal lebih dalam wakil-wakilnya, dan menyampaikan aspirasi yang murni secara langsung (bukan hasil olahan sebelumnya). Selain proses penjembatanan antara DPD dan masyarakat, sebagai anggota DPD ada 4 hal dasar yang ingin saya kembangan pengelolaannya. Saya akan menggunakan sistem check and improve.

Yang pertama, saya ingin membenahi Pendidikan. Prihatin rasanya melihat anak-anak usia sekolah malah harus bekerja untuk orang tuanya. Saya akan mengecek masalah-masalah pendidikan di daerah yang saya wakili, mempelajari latar belakangnya, dan meningkatkan poin kunci untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya saja, meningkatkan sarana prasarana sekolah, memasok buku-buku sumber terbaru yang biasanya sulit dijangkau daerah, menambah jumlah guru berkualitas, menyediakan transportasi khusus (seperti student pass), karena biasanya masalah pendidikan yang lain adalah masalah ongkos sehari-hari. Dengan meningkatkan hal dasar seperti itu, akan meningkatkan kualitas belajar-mengajar di daerah. Selain itu, perlu disisipkan pendidikan kebangasaan yang intensif terutama untuk daerah perbatasan.

Yang kedua, adalah kesehatan. Masalah klasik kesehatan di daerah-daerah adalah minimnya jumlah dokter dan klinik, sulitnya ambulance, dan cara hidup yang kurang bersih. Saya akan mengadakan penyuluhan kesehatan secara rutin. Selain itu saya akan menghitung rasio jumlah penduduk dengan fasilitas kesehatan yang ada sebagai contoh, tidaklah cukup daerah berpenduduk 40.000 orang hanya memiliki dua puskesmas dan 6 Dokter. Maka dari itu saya akan menambah fasilitas tersebut seperti misalnya klinik, ambulance, dan jumlah dokter.

Yang ketiga ialah ekonomi dan pangan. Saya ingin mengajukan teori klasik: membangun dengan Fiskal. Saya akan melakukan transparansi tentang keuangan ini. Dengan fiskal ini, saya akan membuat strategi belanja, mengadakan pembimbingan UKM dan koperasi daerah, agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang memberdayakan masyarakat yang nantinya akan menyebabkan efek berantai yang dinamis. Selain itu saya akan bersungguh-sungguh mengelola SDA yang ada. Untuk pangan dan kebutuhan warga, saya akan menchecknya terlebih dahulu, kemudian mempermudah masuknya pasokan kebutuhan primer dan sekunder warga dari pusat (seperti gas, beras, dan sebagainya), dan memberlakukan “wajib Rupiah”, terutama di daerah perbatasan agar warga tidak malah menggunakan produk-produk dan mata uang negara tetangga.

Yang terkahir adalah infrastruktur. Mengingat masih banyaknya kekurangan di daerah, saya akan mencheck infrastruktur vital apa yang diperlukan atau perlu diperbaiki di konstituen saya. Saya akan melakukan, misalnya, pelebaran dan pengaspalan jalan, pembuatan jembatan antar desa, sarana ibadah, sekolah, pembangunan MCK (karena masih ada yang harus berjalan sejauh 8 KM hanya untuk mendapatkan air), dan infrastruktur lainnya.

Dan sebagai anggota DPD, saya dalam proses pembangunan daerah saya akan meminta terlibatnya masyarakat. Karena dengan keterlibatan aktif dan kontribusi nyata dari masyarakat, tentu pembangunan akan menjadi mudah tercapai. Itulah program-program yang saya ingin jalankan sebagai anggota DPD, dan dalam kampanye saya, jika saya tidak mampu melakukan perubahan dalam jangka waktu tertentu, saya bersedia melepas jabatan saya sebagai tanda kegagalan saya sebagai pengemban amanah.Yang penting dari semua itu adalah, menjalankan tugas saya secara jujur, adil dan transparan, untuk daerah, dan untuk Indonesia yang lebih baik.

#SeandainyaSayaMenjadiAnggotaDPDRI